Screenshot
Bandarlampung, 4 September 2025 – Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung menggelar Public Hearing perdana di Ruang Seminar Fakultas Adab, Kamis (4/9/2025). Acara yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB ini diikuti oleh dosen tetap serta mahasiswa dari angkatan 2020 hingga 2025.
Acara dibuka oleh Sekretaris Prodi, Aan Budianto, M.A., yang dalam pengantarnya menegaskan pentingnya mahasiswa mengenal dosen-dosen tetap SPI. “Kegiatan Public Hearing ini menjadi media demokratis bagi dosen dan mahasiswa untuk saling memberi ruang ide dan gagasan untuk memberi masukan dan evaluasi pada prodi,” ujarnya.
Ketua Prodi SPI, Dr. Abd. Rahman Hamid, dalam sambutannya menekankan tujuan forum ini sebagai wadah dialog terbuka. “Public hearing adalah ruang untuk mendengar keluh kesah, saran, dan pendapat mahasiswa demi mewujudkan Prodi SPI yang unggul,” paparnya. Sementara itu, Kaprodi sebelumnya, Dr. Ahmad Basyhori, menambahkan refleksi dari masa kepemimpinannya. “Kegiatan seperti ini sangat baik untuk membangun sinergi antara mahasiswa dan dosen. Dulu saya fokus pada percepatan masa studi, sekarang forum ini bisa memperluas ruang komunikasi,” jelasnya.
Aspirasi Mahasiswa
Sesi diskusi berjalan dinamis. Mahasiswa dari berbagai angkatan menyampaikan beragam aspirasi terkait proses akademik, fasilitas, hingga strategi pengembangan prodi.
Dari angkatan 2021, Ade Darwin (Ketua HMPS) menanyakan kepastian program magang yang dinilai penting bagi mahasiswa SPI. Sementara itu, Enjel Ramadhona menyuarakan saran agar tradisi konsumsi sidang dihapuskan karena dianggap sebagai bentuk gratifikasi. Ia juga mengusulkan agar studi lapangan dilakukan di Lampung agar biaya lebih terjangkau, serta mempertanyakan kuota wisuda Fakultas Adab yang hanya membatasi 20 orang per gelombang.
Mahasiswa angkatan 2022 juga menyampaikan berbagai masukan. Muh. Irsyad Azis menekankan perlunya penambahan mata kuliah Sirah Nabawiyah, transparansi nilai dari dosen, serta promosi prodi ke sekolah Islam tingkat akhir. Ia juga mendorong prodi untuk lebih aktif di media sosial. Muh. Akhdan mengingatkan agar kaprodi tetap memprioritaskan mengajar meski memiliki kesibukan struktural, sedangkan Maylatul Luvi menyoroti keterlambatan informasi akademik seperti KKN. Rezki Kurniawan menambahkan perlunya program KKN berbasis jurusan SPI.
Dari angkatan 2023, Tamara menanyakan ketersediaan data mahasiswa baru agar komunikasi internal lebih lancar. Alfina Maza Zahwa mengusulkan adanya ruang steril untuk shalat, sementara Asfiana Nastiti mengkritik keterlambatan pengumuman jalur PMA yang membuat calon mahasiswa beralih ke kampus lain. Amira menyoroti perlunya fasilitas mushalla yang representatif, perpustakaan khusus prodi, serta perbaikan sanitasi kampus.
Mahasiswa angkatan 2024 menyoroti aspek teknis, seperti seringnya error pada sistem akademik (siakadril), keterlambatan konfirmasi bila dosen berhalangan hadir, serta perlunya strategi khusus menarik mahasiswa baru. Mereka juga meminta akses ramah disabilitas dan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi serta promosi kegiatan prodi.
Sementara dari angkatan 2025, mahasiswa baru Rino Saputra meminta mekanisme surat izin kegiatan yang lebih jelas untuk mahasiswa ma’had. Ega Friyanti menanyakan informasi beasiswa yang tersedia agar mahasiswa baru memiliki kesempatan lebih luas mengakses dukungan akademik.
Tanggapan Kaprodi dan Dosen
Menanggapi aspirasi tersebut, Dr. Abd. Rahman Hamid menekankan pentingnya pengalaman lapangan dalam studi sejarah. Ia menceritakan bahwa sejak awal Prodi SPI mendesain praktikum berbasis sumber sejarah Lampung, meski kadang menemui kendala. “Kami pernah membawa mahasiswa ke arsip daerah Lampung, tapi ruangannya tidak pernah dibuka sehingga potensinya tidak termanfaatkan. Padahal tujuan kami agar mahasiswa bisa mempraktekkan langsung konsep-konsep yang diajarkan di kelas,” jelasnya.
Menurutnya, pengalaman praktikum seringkali lebih membekas. “Saya masih ingat ketika tiba di suatu daerah menjelang subuh, kami singgah di masjid kecil. Pengalaman seperti ini lebih berkesan dibandingkan cerita di kelas. Karena itu, setiap semester mahasiswa perlu ke lapangan agar teori terhubung dengan kenyataan,” ujarnya.
Terkait usulan mata kuliah Sirah Nabawiyah, Dr. Hamid menegaskan bahwa perubahan kurikulum hanya bisa dilakukan pada periode revisi tertentu. “Masukan ini akan kami catat dan pertimbangkan dalam revisi kurikulum berikutnya,”katanya. Ia juga menegaskan komitmen transparansi nilai. “Jika ada keberatan, mahasiswa bisa menyampaikan langsung ke dosen atau kepada saya sebagai Kaprodi. Kami siap memfasilitasi,” tegasnya.
Mengenai kuota wisuda, Dr. Hamid menjelaskan bahwa keputusan berada di tingkat fakultas dan universitas. “Prodi hanya menjalankan aturan. Namun, aspirasi mahasiswa ini akan tetap kami sampaikan ke pimpinan,” tambahnya.
Dosen SPI lainnya juga memberikan tanggapan. Nofrizal, M.A., menegaskan pentingnya apresiasi bagi mahasiswa berprestasi, bahkan hingga pengurusan HKI atas karya mereka. Uswatun Hasanah, M.Hum., mengingatkan transparansi nilai oleh dosen, sementara Agus Mahfudin Setiawan, M.Hum menekankan pentingnya dukungan timbal balik antara prodi dan HMPS.
Public hearing ini ditutup dengan catatan penting mengenai etika komunikasi, kedisiplinan waktu perkuliahan, kontrak belajar, serta rencana prodi untuk memperluas jejaring kerja sama dengan museum-museum di Lampung. Kegiatan ini menjadi langkah nyata Prodi SPI dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat dan konstruktif. Sebelum acara ditutup, Aan Budianto, S. Pd., M. A selaku sekretaris prodi menekankan bahwa prodi sangat terbuka dalam hal pengembangan pendidikan bagi mahasiswa dan agar tidak segan untuk berkonsultasi kepada kaprodi, sekprodi atau dosen pembimbing jika ada kendala selama proses perkuliahan. Dengan forum seperti ini, aspirasi mahasiswa dapat dijadikan masukan berharga bagi pengembangan prodi ke depan, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menjadikan Prodi Sejarah Peradaban Islam semakin unggul.
